Hak kekayaan intelektual di indonesia


download 32.78 Kb.
jenengHak kekayaan intelektual di indonesia
KoleksiDokumen
s.kabeh-ngerti.com > Tengen > Dokumen


HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.

Makalah Pengganti Ujian Semester.



Disusun Oleh :

Nama : Firman Adhi Febriyanto

NIM : D1809025

Prodi : D-3 Perpustakaan
Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik

Universitas sebelas maret

SURAKARTA

2010

KATA PENGANTAR
Syukur Alchamdulillah kami ucapkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Sudiharjo, Dosen Pembimbing mata kuliah Azas-azas Ilmu Hukum dan HAKI.

Makalah Kekayaan Intelektual di Indonesia ini merupakan pengganti Ujian Akhir Semester mata kuliah Azas-azas Ilmu Hukum dan HAKI. Tugas makalah ini merupakan bentuk keringanan bagi mahasiswa,dan makalah ini diharapkan dapat meningkatkan daya kreativitas dan pemahaman lebih mendalam bagi mahasiswa. Dan juga diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan tentang Ilmu-ilmu Hukum dan HAKI.

Akhirnya kami sangat menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas makalah ini.

Surakarta,8 Januari 2010
Penulis

BAB I

PENDAHULUAN
Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual ini dimaksudkan untuk menimbulkan kasadaran akan pentingnya daya kreasi dan motivasi Intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri maupun pencipta-pencipta lain yang memilki sesuatu yang berbeda dari pencipta lainya, sehingga tidak dapat terhindarkan dari persaingan yang membawa ke arah persaingan daya industri yang dapat menunjang kemajuan di bidang perindustrian.

Disamping itu untuk mendorong dan melindungi pencipta, dari penyebarluasan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.1 Maka dirasa perlu adanya Badan Resmi Pemerintah guna melindung ciptaan dari para pencipta.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sesuai dengan Permasalahan-permasalan yang telah di rumuskan diatas, yaitu :

  • Dapat mengetahui pengertian dan Landasan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

  • Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia maupun internasional.

  • Pelaksanaan Hak Kekayaaan Intelektual.

Makalah Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga dengan makalah ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya tentang pengetahuan di bidang Hukum dan HAKI.
DAFTAR ISI

Halaman Judul ………………………….………………………….. i

Kata Pengantar ………………………….……………..…………… ii

Pendahuluan ………………………….……………….……………. iii

Daftar Isi ………………………….…………………...……………. iv

Pembahasan ………………………………………………………....

  • Pengertian HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) …………......... 1

  • Pengaturan HAKI (Peraturan Perundang-undangan) ………… 9

  • Pelaksanaan HAKI……………………………………………. 11

Penutup………………………………………………………………. v

Daftar Pustaka……………………………………………………….. vi

Lampiran............................................................................................... vii


Penutup


Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa pengaturan hak kekayaan intelektual, khhususnya bidang hak cipta, paten dan merek dagang, di Indonesia telah ada sejak Indonesia masih berada dalam kekuasaan penjahan negara kerajaan Belanda maupun setelah Indonesia merdeka dan berdaulat penuh.

Sedangkan perlindungan bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti rahasia dagang, disain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan varietas tananaman mendapatkan pengaturan dalam sistem tata hukum Indonesia, dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru dapat direalisasikan sejak tahun 2000, sebagai konsekuensi logis Indonesia telah meratifikasi GATT dalam rangka pembentukan WTO beserta lampirannya TRIPS.

Pembentukan dan pembinaan sistem hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan internasional baik langsung maupun tidak langsung, berupa kepesertaan Indonesia dalam meratifikasi berbagai konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tekanan langsung oleh negara Amerika Serikat melalui Perwakilan Dagangnya (USTR) dalam aktivitas transaksi perdagangan maupun investasinya atas produk barang maupun jasa, yang senantiasa dikaitkan dengan dan mempersyaratkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Demikianlah makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual.

Daftar pustaka
Papanek , Victor (1971). Design for the Real World, New York

Undang-undang No. 7 Tahun 1987.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pernah menjadi Asisten Wakil Presiden RI, 1998-1999.)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Lampiran.
Bentuk-bentuk Perundang-undangan Indonesia.
1. Badan Peradilan Zaman Hindia Belanda.

Di zaman Hindia Belanda, bentuk-bentuk peraturan yang dikenal meliputi 5 tingkatan, yaitu: (I) Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, (ii) Undang-Undang Belanda atau ‘wet’, (iii) Ordonantie yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan Dewan Rakyat (Volksraad) di Jakarta sesuai Titah Ratu Kerajaan Belanda di Den Haag, (iv) Regerings Verordening atau RV, yaitu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal untuk melaksanakan Undang-Undang atau ‘wet’, dan (v) Peraturan daerah swatantra ataupun daerah swapraja.2

Menurut SOEPOMO ada lima tatanan peradilan Hindia Belanda, yaitu :

1. Peradilan Gubernemen
2. Peradilan Pribumi
3. Peradilan Swapraja
4. Peradilan Agama
5. Peradilan Desa

1. Peradilan gubernemen
Peradilan ini merupakan peradilan Pemerintah Hindia Belanda, yang dilaksanakan atas nama Ratu, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan perkecualian-perkecualian.

Peradilan Gubernemen ini terdiri dari :
a. Peradilan Gubernemen Bumiputera
1. Districtsgerecht (Pengadilan Kewedanan)
2. Regentshapsgerecht (Pengadilan Kabupaten)
– Landraad
Adalah peradilan tingkat pertama untuk semua perkara perdata dan pidana terhadap orang Indonesia, yang tidak dengan tegas oleh UU dipercayakan pada peradilan lain. Dalam perkara pidana, Landraad merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Tionghoa dan Timur Asing (TA). Dalam perkara pidana kedudukan orang Tionghoa dan TA sama dengan orang Indonesia.

– Landgerecht
Landgerecht hanya mempunyai kekuasaan mengadili dalam perkara pidana, dengan tidak memandang kebangsaan terdakwa dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap “semua pelanggaran (dan beberapa kejahatan ringan) yang diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 500 rupiah”

3. Raad Van Justitie
4. Hooggerechtshof
b. Peradilan Gubernemen Eropa dan yang dipersamakan
1. a. Residentiegerecht
Keadaan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara perdata bagi orang Eropa dan yang dipersamakan.

b. Landgerecht
Kedudukan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara bagi orang Eropa.
2. Raad Van Justitie
Berkedudukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Merupakan pengadilan Tingkat Pertama untuk orang Eropa dan Tionghoa untuk perkara perdata dan pidana. Putusan Raad Van Justitie sepanjang terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan, dapat dimintakan revisi kepada Hooggerechtshof.
3. Hooggerechtshof
Merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Hindia Belanda.
2. BadanPengadilan Zaman Jepang
1. Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentara) berlaku untuk semua penduduk Hindia Belanda.
2. Semua Badan Pengadilan dari Pemerintah Hindia Belanda, kecuali Residentiegerecht yang dihapus berdasarkan UU No. 14 Tahun 1942 diganti namanya :
– Landraad menjadi Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri)
– Landgerecht menjadi Keizai Hooin (Hakim Kepolisian)
– Regentscahgerecht menjadi Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten)
– Districtsgerecht menjadi Gun Hooin (Pengadilan Kewedanan)
– Berdasarkan UU No. 34 Tahun 1942 (Osamu Seirei No. 3 ) dibentuk :
a. Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi)
b. Saikoo Hooin (Pengadilan Agung), akan tetapi di dalam Pasal 14 UU No. 34 Tahun 1942 ditentukan bahwa apel kepada dua badan pengadilan tersebut untuk sementara waktu tidak diperkenankan.
3. Zaman kemerdekaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia telah memiliki beberapa naskah undang-undang dasar sebagai dokumen hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan negara.

Jika dilihat dari sudut perkembangan naskah undang-undang dasarnya, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati enam tahap perkembangan, yaitu:

  a.Periode tanggal 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

      b. Periode tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

      c. Periode tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

      d. Periode tanggal  5 Juli 1959-19 Oktober 1999

      e. Periode 19 Oktober-10 Agustus 2002

      f. Periode tanggal 10 Agustus 2002-sampai dengan sekarang.

Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Undang-Undang Dasar 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Semantara Tahun 1950, dan pada periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, dan 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 versi tahun 1959. Dengan demikian, kurun waktu yang berlangsung selama masa empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut konstitusi transisional. Karena itu, sampai sekarang, meskipun jumlah naskah undang-undang dasarnya hanya ada empat macam, tetapi periodesasinya dapat dikatakan enam periode.

Dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1966. Dan disempurnakan lagi dalam Sidang Tahun MPR Tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.

  2. Ketetapan MPR-RI.

  3. Undang-Undang.

  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

  5. Peraturan Pemerintah.

  6. Keputusan Presiden.

  7. Peraturan Daerah.




1 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah

2 Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal. 54-55.


Share ing jaringan sosial


Similar:

Pada bab ini akan di bahas mengenai pengertian hak kekayaan intelektual,...

Hak atas kekayaan intelektual (haki)

Perjuangan pelajar Indonesia di Belanda melahirkan banyak karya intelektual....

Adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur...

Dilema Cross Rezim Penegakkan Hak Desain Industri dan Hak Cipta

Asal 27 Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang diterima oleh Sidang Umum...

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak...

Studi penyelamatan kekayaan budaya (naskah)

Banyak hal yang menarik dari Kesultanan Sambas sehingga tetap relevan...

Departemen hukum dan hak asasi manusia r. I

Sastra


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
s.kabeh-ngerti.com
.. Home